Bersama ini kami kirimkan isi Pernyataan Sikap Gerakan Masyarakat Surabaya untuk Kemanusiaan (Gema Sukma) -- suatu aliansi berbagai LSM, kelompok-kelompok masyarakat berbasis agama, maupun perorangan. Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan pemberian bantuan pada korban perkosaan selama kerusuhan di Surabaya (medio Mei 1998).

Disamping itu, kami juga bertekad untuk mendampingi para keluarga atau kenalan korban, yang karena kesediaannya bersaksi tentang kejadian sebenarnya, malahan mendapatkan tekanan dari pihak aparat keamanan.

Kasus dipanggilnya Bingky Irawan, rohaniawan Kong Hu Cu, oleh jajaran Kepolisian (Kapolda Jatim, Kapolwiltabes, Kapolresta) untuk mempertanggung-jawabkan pernyataan tentang adanya perempuan etnis Tionghoa yang menjadi korban perkosaan dalam kerusuhan di Surabaya (dalam bentuk pembuktian terjadinya perkosaan, identitas, alamat korban, maupun pelaku), menunjukkan bahwa aparat lebih menekankan pendekatan legal-formal daripada pendekatan etis Bingky Irawan sebagai rohaniawan yaitu mengutamakan perlindungan bagi korban. Ancaman dijerat dengan tuduhan menyebarkan berita bohong terhadap Bingky Irawan karena ia merahasiakan identitas korban - secara tidak langsung akan menjadi teror sistematis terhadap warga lain yang ingin memberikan kesaksian serupa demi kepentingan korban.

Pernyataan ini akan disampaikan pada jajaran Kepolisian, maupun Pangdam dan Pangab untuk menjadi perhatiannya. Kalau Saudara (yang menerima e-mail ini) merasa sepaham dengan kami dan turut prihatin terhadap sikap aparat, silakan Saudara:

PERNYATAAN SIKAP KEPADA SEGENAP APARAT KEAMANAN, PERS, DAN MASYARAKAT SURABAYA

Menyoroti sikap jajaran Kepolisian (Polda, Polwiltabes, dan Polresta) Surabaya dan pemberitaan media massa akhir-akhir ini tentang kasus perkosaan dalam kerusuhan di Surabaya yang menganggap pentingnya transparansi data, terutama nama dan alamat korban, sebagai pengesahan terjadinya peristiwa tersebut, Gerakan Masyarakat Surabaya untuk Kemanusiaan menyatakan:

1. Kecaman keras terhadap pilihan pendekatan legal-formal untuk mengatasi kasus perkosaan. dibukanya secara transparan nama dan alamat korban merupakan pendekatan yang sangat tidak empatik terhadap korban dan keluarganya, serta justru menambah beban traumatis mereka.
2. Desakan untuk menghargai tegaknya keadilan dan rasa kemanusiaan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang memberikan advokasi terhadap korban dan keluarganya
3. Desakan pada semua pihak untuk bersama-sama membangun suasana yang empatik terhadap penderitaan korban maupun keluarganya serta membangun suasana yg aman bagi korban, keluarga maupun teman2 mereka agar berani memberikan kesaksian tentang perkosaan yang dialami. Hal ini penting untuk membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mengatasi persoalan ini serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya peristiwa serupa di masa yang akan datang.