Dalam keadaan seperti ini, pemerintah makin memberi suasana yang menjauhkan kepercayaan rakyat kepadanya.

Tidak jelas terhadap penyelesaian kasus tragedi Trisakti, tidak jelas pengakuan terhadap PDI ( malah apa yang diomongkan Kapolri di media masa, makin memperlihatkan keruwetan ditubuh pemerintahan sendiri), tidak jelas terhadap pemeriksaan harta yang disinyalir hasil KKN (khususnya terhadap mantan Presiden Soeharto & keluarga, padahal ini merupakan aspirasi rakyat banyak), dan banyak lagi ketidak jelasan, yang membuat masyarakat makin bingung dan menjadi makin tidak percaya terhadap pemerintah. Kalau semua ketidak jelasan ditulis disini, maka isinya akan habis oleh daftar ketidak jelasan itu. Tentu semua ini kita

sangat sayangkan. Pemerintah hanya bicara reformasi, tapi bagaimana mengimplentasikan, sesuatu yang belum dilaksanakan.

Saya sebenarnya tidak terlalu heran ataupun terkejut akan terjadi suasana yang seperti ini. Begitu Soeharto mundur, kemudian menunjuk Habibie sebagai pengganti tanpa melibatkan MPR, yang konon menurut pakar Hukum Tatanegara Yusril Izha Mahendra adalah suatu yang konstitusional.

Bagi saya adalah tanda tanya yang besar. Karena disini Soeharto mundur bukan karena tidak mampu, sakit, meninggal dll seperti yang tercantum didalam UUD-45. Tapi Soeharto mundur karena tidak mendapat kepercayaan lagi oleh rakyatnya sendiri. Sedangkan MPR yang konon wakil-wakil rakyat yang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, bisu diam seribu basa.

Saya tidak mau berkutat berpolemik masalah ini. Jadi kembali saya katakan bahwa suasana menjadi seperti ini tidak membuat saya terkejut, malahan sudah bisa diprediksi oleh oram awam seperti saya ini.

Coba kembali kita telusuri. Pertama, siapa Habibie itu, bagaimana dia sampai duduk dikepemerintahan, disamping juga memang dia adalah seorang ahli dibidangnya. Kedua, siapa orang-orang yang duduk didalam kabinet reformasi. Dari kalangan partai dan LSM hanya beberapa orang, malahan yang dari partai, ada yang merupakan hasil rekayasa pemerintahan

Soeharto. Yang lainnya adalah orang-orangnya Soeharto yang juga banyak terlibat KKN melalui perusahan yang dipegang oleh anak-anak mereka. Kemudian, DPR/MPRnya sendiri sudah jelas asal-usulnya. Mayoritas adalah yang direstui/disetujui Soeharto. Dan begitu juga sebagian besar di kepemerintahan daerah dan DPR tingkat I & II, sama saja. Lebih lanjut yang memegang tongkat yang namanya Hukum. Saya yakin riwayatnya juga sama. Mereka adalah orang-orangnya Soeharto. Yang berani berkata benar akan tersingkir, seperti Adi Handoyo. Dan begitu juga ditubuh ABRI, hampir semua pentolannya adalah bekas ajudannya Soeharto.

Memang sekarang sudah ada yang bicara keras. Tapi karena dulunya juga menikmati kenikmatan yang diberikan sistem Soeharto, yah bisa ditebak sejauh mana keberanian untuk bertindak seperti yang diinginkan rakyat banyak.

Ini semua merupakan tanda tanya yang sangat besar untuk kepemerintahan Habibie dan lembaga lainnya. Apa yang mereka bisa perbuat. Karena mereka merasa bahwa dirinya sendiri tidak bersih.

Yang tragis lagi. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, pemerintah mengemis minta pinjaman kesana kemari, malah memberikan hadiah rumah untuk mantan Presiden Soeharto seharga 26 Milliar Rupiah. Apa tidak membikin rakyat menjadi bengong dengan penuh tanda tanya. Lantas Akbar Tanjung berusaha membuat itu jadi rasional, tapi itu lagi, siapa Akbar Tanjung ini sebenarnya. Yang membuat dia menjadi seperti ini adalah Soeharto. Nah, yang tidak rasional menurut keadaan sekarang, dia berusaha merasionalkan dengan berkiblat ke bunyi undang-undang. Tapi dia pikun, apakah ada tertulis diundang-undang tersebut bahwa itu harus diberikan sekarang dan kalau lewat dari masa waktu tertentu pemerintah akan tergulingkan dll.

Pertanyaan saya, apakah tidak boleh kalau itu ditunda sampai ekonomi kita menjadi lebih baik. Dan apakah tidak perlu dicek sampai ada sesuatu yang jelas yang bisa dipakai pegangan bahwa 32 tahun Soeharto memerintah betul-betul bersih. Semua rakyat tahu, Soeharto mundur karena desakan rakyat.

Kembali saya katakan bahwa semua ini merupakan tanda tanya besar untuk kepemerintahan Habibie.